Category: Uncategorized

Ahmad Rizky M. Umar, Sheffield

Bagaimana kita menghadapi ’kegagalan’? Hubungan Internasional di abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh sejumlah seri ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’. Kegagalan dalam mengatur kompetisi persenjataan melahirkan Perang Dunia I, kegagalan dalam mempertahankan Liga Bangsa-Bangsa melahirkan Perang Dunia II, dan kegagalan dalam  mempertahankan stabilitas politik di banyak negara berujung pada instabilitas dan revolusi politik –seperti dalam kasus Arab Spring.

Bagaimana studi Hubungan Internasional (HI) berurusan dengan isu-isu kegagalan –dari gagalnya peran negara, terorisme, perubahan iklim, hingga soal kegagalan perdamaian dunia– dan penyangkalan dari berbagai aktor atas tragedi tersebut? Millennium, salah satu jurnal terkemuka dalam studi HI, membedah isu tersebut dalam Konferensi tahunannya pada tanggal 16-17 Oktober 2015 di London School of Economics and Political Science.

Konferensi tersebut menghadirkan Professor Bruno Latour (Sciences Po), Cynthia Enloe (Clark), Stefano Guzzini (Uppsala), beserta puluhan peneliti HI yang memaparkan riset-risetnya dalam isu ini. Artikel ini mencoba untuk memotret (1) sejauh mana studi HI paling mutakhir berteori tentang ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’? dan (2) apa makna ’kegagalan’ tersebut beserta tantangannya  bagi studi HI di Indonesia?

Memahami ’Kegagalan’ dan ’Penyangkalan’

Cerita dalam politik internasional mengisyaratkan banyak kegagalan, terutama dalam pembangunan institusi internasional dan global governance.  Sejarah menceritakan banyak hal soal ini. Namun, setidaknya, ada perdebatan soal bagaimana menyikapi kegagalan tersebut, serta apa makna kegagalan tersebut bagi dunia hari ini.

Saya akan memulainya dari satu pertanyaan mendasar: apakah politik internasional saat ini adalah sistem yang ’gagal’? Apa argumen yang mendasarinya dan sejauh mana studi HI menyikapinya? Setidaknya, ada tiga cara pandang yang saling berkontestasi dalam memahami hal ini.

Pertama, cara pandang yang cenderung untuk ’menyangkal’ kegagalan dan melihat bahwa tatadunia yang berbasis pada ’negara-bangsa’ saat ini masih relevan. Politik internasional dinilai sesuatu yang ’statis’, dibangun oleh sistem negara-bangsa yang ajeg, dan membentuk satu kerangka hubungan tertentu. Apa yang disebut oleh ’kegagalan’ bagi sebagian orang adalah sesuatu yang normal, siklikal, dan diatur oleh hukum-hukum sejarah tertentu.

Perspektif realisme, neorealisme, dan neoliberalisme –yang bertumpu pada peran sentral negara— pada umumnya berpendapat demikian. Stefano Guzzini, misalnya, melihat bahwa ’kegagalan’ pada dasarnya diikuti oleh krisis identitas yang kemudian membuka kemungkinan identitas baru. Artinya, ’kegagalan’ akan diikuti oleh munculnya sebuah interpretasi baru tentang identitas yang membentuk kembali strategi politik luar negeri di negara tersebut.

Kedua, cara pandang yang melihat bahwa politik internasional hari ini diwarnai oleh berbagai macam kegagalan, dan itu harus dilihat sebagai problem yang tak boleh disangkal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam spektrum isu –lingkungan, terorisme, penanggulangan bencana, hingga konflik. Perspektif ini berargumen bahwa tata dunia saat ini adalah tata dunia yang bermasalah, dan oleh karenanya memerlukan adanya perubahan-perubahan fundamental.

Beberapa polemik dalam Millennium Conference 2015 memperlihatkan hal ini. Jonathan Joseph, dalam perspektif Realisme Kritis, melihat bahwa diskusus tentang ’ketahanan’ (resilience) yang dalam banyak hal gagal diterjemahkan secara tepat di beberapa negara, bermasalah karena ia mencerminkan kontradiksi dalam masyarakat neoliberal. Bruno Latour memperlihatkan kontradiksi dalam tata dunia yang sangat berorientasi Westphalian statism dan melupakan Gaia (bumi). Robbie Shilliam menyebut bahwa tata dunia saat ini juga memarjinalkan diskursus tentang ’ras’ yang hadir sebagai warisan kolonialisme.

Secara teoretik, hal ini juga bisa berarti bahwa banyak teori HI saat ini gagal menjelaskan ’kegagalan’ dalam politik dunia. Laura Sjoberg, misalnya, mengkritik Konstruktivisme dan Teori Kritis yang gagal dalam menghadirkan ’alternatif’ bagi tata dunia yang lebih adil. Anthony Burke dan beberapa pemikir lain menulis sebuah manifesto yang memperlihatkan gagalnya Studi HI dalam merespons masalah-masalah lingkungan dan nasib bumi. Para penganut perspektif ’post-humanisme’ seperti Erika Cusworth, Camerron Harrington, Stephen Hobden, mengkritik perspektif anthropocentrist yang melupakan ’non-manusia’ dalam studi HI.

Ketiga, cara pandang yang mengakui bahwa memang ada ’kegagalan’, namun tidak melihatnya sebagai problem, namun justru sebagai peluang bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik.  Perspektif ini mencoba untuk membuka jalan bagi alternatif penyelesaian ’kegagalan’ dengan memberikan alternatif ’dari dalam’ struktur politik internasional saat ini.

Philippe Bourbeau melihat bahwa walaupun wacana soal ’ketahanan’ (resilience), dalam banyak sisi, lahir dari persilangan antara neoliberalisme dan ’sekuritisasi’ politik internasional, ia bisa juga menjadi alternatif untuk merespons kegagalan dalam bentuk lainnya, seperti dalam soal migrasi atau asylum seeker. Dmitros Stroikos, dalam kajiannya tentang nuklir, melihat bahwa beberapa ’kegagalan’ dalam rezim nuklir saat ini justru memungkinkan pengkaji HI –terutama dalam perspektif English School—untuk membangun nuclear society yang kompleks di dunia modern.

Secara teoretik, Doerthe Rosenow dan Philippe Bourbeau menawarkan perspektif Foucauldian untuk menjembatani ’kritik’ terhadap tata dunia saat ini. Rosenow melihat bahwa kritik terhadap struktur, dalam perspektif Foucauldian, adalah jalan untuk membuka interpretasi baru terhadap politik internasional saat ini. Athanasios Gkoutzioulis mencoba menawarkan perspektif Hegelian untuk mengatasi kegagalan perspektif liberal dalam berteori tentang ’kebebasan’. David Chandler justru melihat ’bencana’ –sebagai manifestas ’kegagalan’— sebagai momen ’emansipasi’ dalam masyarakat tertentu.

Merespons ’Kegagalan’? Tantangan Studi HI Indonesia

Kontestasi cara pandang semacam ini membuka ruang-ruang baru dalam kajian Hubungan Internasional, terutama dengan munculnya banyak cara pandang baru untuk melihat dunia saat ini.

Selama ini, perspektif-perspektif yang melandaskan basis metodologinya pada positivisme selalu berargumen bahwa dunia saat ini adalah dunia yang statis dan bergerak dalam hukum-hukum yang bisa dijelaskan secara saintifik. Ternyata, ada banyak orang yang mempertanyakan asumsi ini dan memperlihatkan ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’ dalam beragam artikulasi politik internasional.

Bagaimana dengan Indonesia? Trayektori 71 tahun Indonesia telah memperlihatkan banyak ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’, disamping juga pencapaian dan kebanggaan. Eksperimentasi ’nasionalisme dunia ketiga’ dalam format Konferensi Bandung bisa dilihat sebagai pencapaian penting dalam strategi politik luar negeri kita. Namun, seiring dengan pergantian rezim, nafas ’Bandung’ itu perlahan-lahan semakin memudar dan berganti dengan wacana lain –seperti regionalisme dan Komunitas ASEAN, misalnya.

Kita juga menghadapi dengan banyak ’kegagalan’ yang tak perlu kita sangkal: soal gagalnya ’pembangunan’ di masa Orde Baru,  kenangan buram 1965-66, oligarki dan ketimpangan yang semakin kuat, sekuritisasi dan terorisme hingga dinamika dalam proses state-building dan pembangunan identitas, seperti Aceh, Papua, Timor Leste, dan banyak dinamika lain.

Fenomena-fenomena semacam itu semestinya tidak perlu disangkal oleh studi HI. Namun, perlu adanya pembaharuan cara pandang dalam memahami ’kegagalan-kegagalan’ tersebut. Soal problem pembangunan, oligarki, atau ketimpangan perlu direspons dengan mere-orientasi perspektif dalam studi Ekonomi Politik Internasional (EPI), masalah 65-66 perlu direspons dengan kajian-kajian Historis yang faktual, masalah sekuritisasi dan terorisme perlu dijawab dengan memikirkan kembali masalah ’Keamanan’ secara kritis.

Selama ini, banyak kajian dalam studi HI Indonesia yang mengalami deadlock, dengan hanya memberikan analisis yang berbasis pada ’negara’ atau ’pasar’. Padahal, banyak problem politik internasional yang sudah melibatkan entitas di luar ’negara’ atau ’pasar’ dengan pola interaksi yang semakin canggih.

Hal ini mengimplikasikan studi HI di Indonesia untuk punya dua agenda riset. Pertama, pembaharuan perspektif dan epistemologi untuk memecahkan problematik terkini dalam studi HI. Hal ini mungkin sudah banyak dilakukan oleh akademisi HI di banyak Universitas, Kelompok Diskusi, maupun lembaga-lembaga Think Tank di Indonesia.

Kedua, perlunya upaya-upaya memecahkan kekakuan batas disiplin studi HI dengan mengelaborasi disiplin ilmu lain, semisal Sejarah, Sosiologi, Kajian Budaya, atau justru Geografi dan Sains. Ini yang belum banyak dilakukan. Ke depan, HI tidak hanya berada dalam ’penjara Ilmu Politik’ –meminjam istilah Justin Rosenberg—  tetapi juga bisa berdialog dengan disiplin lain, sejauh itu berkontribusi terhadap pemecahan problem-problem politik internasional kontemporer.

Pada titik inilah, panggilan untuk ’berpikir secara teoretis’ dalam studi HI (dan bukan hanya membahas isu-isu praktis) menjadi relevan untuk digaungkan. Saatnya menjawab problem ’kegagalan’ dalam politik internasional tanpa harus bersusah-payah melakukan penyangkalan.

Ahmad Rizky M. Umar adalah Mahasiswa MSc in Politics with Research Methods di University of Sheffield dan Editor Indonesian Policy Review. Beberapa paper dalam Millennium Conference 2015 tersebut telah terbit secara online di jurnal Millennium (http://mil.sagepub.com/)  

Ryan EP Sakti, Cardiff

TERUNGKAPNYA skandal memang mampu memberikan momentum reformasi dan sekaligus pembenahan sebuah sistem. Beberapa waktu lalu, terbongkarnya  Panama Papers –sebuah dokumen yang berisi para ‘penyimpan uang di Law Firm Mossack Fonseca, Panama— mengalihkan perhatian dunia dari isu-isu lainnya.

Tentu saja, banyak perdebatan muncul, terutama di kalangan para elit yang namanya muncul dalam daftar tersebut. Beberapa nama, seperti Perdana Menteri Islandia atau Menteri Perindustrian Spanyol, bahkan harus mundur dari jabatannya.

Profesor Susan Rose-Ackerman dari Yale University sempat menyebut bahwa bahwa skandal dan krisis ekonomi di suatu negara akan menjadi ujian bagi kebijakan dan regulasi yang ada. Dalam banyak kasus, ia bahkan bisa menjadi momentum perubahan.

Ada satu contoh sederhana. Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat pernah diketahui menggunakan kekuasaanya untuk mengakses data pajak secara sebagai alat politik. Konsekuensinya sederhana: Kongres memperketat aturan akses dan penggunaan data pajak yang kemudian menjadi sangat ketat. Artinya, kondisi krisis bisa jadi mampu mendorong setiap orang mengambil keputusan dengan pertimbangan terbaik, tanpa menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Namun, tentu saja tidak menutup kemungkinan keputusan itu meleset dari sasaran karena interpretasi mereka bisa jadi keliru.

Panama Papers dan Tax Havens

Apa yang bermasalah dari Panama Papers? Saya berargumen bahwadalam kasus Panama Papers, masalah bukan terletak pada skandal yang melibatkan nama-nama penting di Indonesia dan negara lain, tetapi justru pada lemahnya system pengawasan dan transparansi keuangan di negara-negara bebas pahak. Pelaku bisnis cenderung menolak fakta bahwa ada lubang dan ruang terbuka lebar bagi kejahatan untuk memanfaatkan skema bisnis tersebut. Pada titik inilah ‘surga bebas pajak’ (tax havens countries and territories) seperti Panama menjadi bermasalah.

Eksistensi dan peran Tax Havens memiliki sejarah panjang dan selalu ditanggapi melalui dua pendapat berbeda. Pertama, sudut pandang dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kedua, sebagian besar publik yakin bahwa keberadaanya membuka peluang kejahatan keuangan dan pendanaan terorisme menjadi semakin tidak dapat dikendalikan.

Tidak dapat dipungkiri, selama ini Tax Havens Countries and Territories memberi keuntungan besar. Dari sudut pandang investor/pemilik dana, pengaturan produk dan jasa dari bisnis jurisdiksi tersebut menawarkan keuntungan. Nilai yang ditawarkan tidak hanya diukur melalui besarnya jumlah uang yang diberikan, namun kenyamanan, kepercayaan, stabilitas dan penjagaan jangka panjang.

Nicholas Shaxson menyebutkan bahwa salah satu karakteristik yang ditawarkan oleh negara-negara ‘surga bebas pajak’  adalah stabilitas politik dan zona anti kritik. Sebagian besar negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dikelilingi oleh politisi yang mengintervensi bisnis (menekan pelaku usaha untuk menyetor sejumlah uang) agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan lancar.

Untuk menghindari hal tersebut, mereka kemudian memindahkan sebagian besar dananya keluar dari wilayah negaranya sehingga tidak dapat dideteksi oleh siapapun kecuali dirinya dan manajer yang mengelola keuangan. Mereka dihadapkan dengan pilihan yang dilemati: (I) Bertahan dan rela memberikan sejumlah uang (sering kali harus dilakukan dengan menyuap pejabat atau pengawas bisnis) atau (II) kehilangan potensi keuntungan karena berusaha melakukan usaha secara bersih. Tax haven menjadi alternatif yang menjanjikan.

Publik terhenyak saat daftar Bank dan perusahaan dunia muncul di dalam daftar investigasi jurnalis Panam Papers. Namun hal tersebut tidak terlalu mengejutkan, ketika melihat fakta bahwa lebih dari setengah jumlah aset perbankan dan investasi asing di seluruh dunia melalui skema tax havens. Perhitungan International Monetary Funds (IMF) tahun 2010 memperkirakan berdasarkan neraca keuangan negara-negara kepulauan (‘surga bebas pajak’) diperkirakan setara dengan 1/3 gross domestic product (GDP) atau sebesar $18 trilion.

Bagi sebagian orang, tereksposnya harta kekayaan yang dimiliki menjadikan mereka sorotan baik oleh pemerintah atau sesama pelaku usaha. Konsekuensi membayar pajak jadi ketakutan tersendiri, karena hal tersebut jelas mengurangi jumlah kekayaan yang dimiliki. Kemudahan dan rendahnya biaya yang harus dikeluarkan menjadi daya tarik tersendiri. Mengelola jumlah dana jutaan miliar tentu membutuhkan pertimbangan yang tepat, dan skenario untuk memperhitungkan bentuk badan usaha dan akuntabilitas terhadap otoritas tertentu. Dengan kata lain, menghindar dari peraturan keuangan dan regulasi yang menyulitkan menjadi jalan pintas.

Di hampir seluruh dunia, pendirian entitas bisnis membutuhkan usaha lebih, termasuk menjalankan investasi agar dana yang disuntikan memberikan keuntungan yang sepadan dengan usaha. ‘Surga bebas pajak’ menjamin inklusifitas keuangan dan menjamin bahwa seluruh skema diakomodasi. Jaringan kantor pengacara, konsultan pajak, dan akuntan menjamin pengaturan yang sesuai dengan profil nasabah dan kebutuhan yang diinginkan.

Selain itu, Tax Havens jugajauh dari jangkauan pengawasan ,sehingga memberikan ruang bebas bagi pelaku kejahatan (kriminal) untuk melakukan penetrasi asset. Akibatnya, seluruh hasil tindak pidana mereka tersalurkan justru melalui pihak-pihak yang secara hukum bersih.

Problem Pengawasan

Pada titik ini, kita dapat memahami bahwa ‘surga bebas pajak’ tanpa risiko yang memberikan ancaman kerugian dan bahaya yang tidak dapat terukur. Di dalam model aktivitas bisnis dan keuangan yang terjadi di dalam atau melalui Tax Havens sulit dikendalikan. Tidak ada pengawasan pusat dan kewajiban melaporkan seluruh kegiatannya sebagaimana bentuk entitas bisnis yang sah (legitimate business).

Kasus terdahulu terkait pemimpin-pemimpin korup dunia selalui melibatkan Tax Havens Countries and Territories baik onshore maupun offshore. Larinya uang hasil kejahatan ke dalamnya tetap meninggalkan jejak, namun tidak menjamin bahwa dana tersebut masih berada di dalamnya dan penyedia jasa keuangan mau membuka secara sukarela permintaan dari penegak hukum di negara asalnya. Dalam usaha pengembalian aset yang telah diputus dan berhasil dilacat jejaknya pun jarang berhasil.

Hingga saat ini model dan desain bisnis tax havens dengan segala kerentanannya belum menjadi fokus utama diskusi ‘panama papers’. Semua ditanggapi secara wajar dengan beragam argumentasi. Para praktisi bisnis melihat ini bukan permasalahan yang perlu diperdebatkan.

Padahal, terdapat permasalahan sistemik dari model bisnis yang selama ini dilakukan melalui tax havens countries/territories dalam bentuk skema trust, shell company (perusahaan cangkang), front company, offshore/onshore banking operation. Sifat dan karakteristik yang rentan dan telah jamak digunakan pelaku kejahatan untuk memutus hubungan hukum dan menjauhkan mereka dari konsekuensi penegakan hukum.

Susan Rose-Ackerman, mengutip analisis Garment, melihat bahwa skandal justru kadang mengaburkan keadaan yang sebenarnya. Pemberitaan yang muncul d ipublik justru sering terfokus pada individu atau kelompok yang terlibat, sehingga melupakan penyebab utama mengapa kejahatan (dalam pembahasan Ackerman adalah korupsi) mudah dan terkesan terfasilitasi.

Interdependensi, Tax Havens, dan Sistem Keuangan

Interdependensi (keterhubungan) adalah realita yang harus kita terima konsekuensinya. Belajar dari krisis keuangan tahun 2008, terungkap beberapa hal menarik terkait kerentanan keuangan global dan sistem yang menjadi wadah yang menghubungka berbagai titik. Kita dapat melihat bahwa (1) industri jasa keuangan perbankan dengan ukuran yang besar terkoneksi antar bank di dalam industri, (2) terintegrasi dengan pasar yang sangat kompleks dan signifikan, serta (3) pemerintah sebagai otoritas tertinggi sebuah negara, telah menciptakan situasi yang sangat rumit hingga (4) melumpuhkan fungsi pentingnya akibat pengambilan risiko yang berlebihan, dan diikuti spekulasi yang lemah.

Keterikatan satu sama lain inilah yang pada akhirnya akan menjatuhkan apabila terjadi kegagalan disatu mata rantainya saja. Penting untuk dunia internasional melihat dinamika ini dari kaca mata yang berbeda sehingga perbaikan yang dilakukan dapat tercapai secara optimal.

Apabila praktek bisnismelalui tax havens yang rentan kejahatan dan berpotensi merugikan terus diperbolehkan, maka ancaman keruntuhan ekonomi secara sistemik dapat terjadi sewaktu-waktu. Kokohnya bangunan perekonomian memiliki prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu terciptanya transparansi yang mampu memberikan akses bagi pengampu kebijakan dan pihak ketiga terhadap data riil yang dibutuhkan.

Praktek inilah yang tidak dimiliki oleh tax havens countries/territories untuk memberikan kepercayaan seluruh pihak. Apabila model bisnis ini dihentikan, dan beralih menuju bisnis yang berkelanjutan, berintegritas, transparan dan mampu diprediksi perkembangannya maka stabilitas mampu diprediksi secara akurat.

Menuju Sistem Keuangan yang Lebih Transparan?

Kita patut mengapresiasi ekspos media atas Panama Papers. Namun, dalam kacamata pengambil keputusam,. hal tersebut tidak cukup. Skandal tidak hanya akan menguji kualitas dan ketahanan penegakan hukum merespon data/informasi tersebut, namun juga memobilisasi perubahan institutional secara masif.

Maka dari itu, prioritas ke depan adalah mendorong kebijakan keuangan yang lebih sehat untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan menciptakan keadilan. Setelah kontroversi Panama Papers kita tidak akan meninggalkan tax havens tanpa pengawasan dan komitmen untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Peran pemerintah untuk mengawal mekanisme bisnis dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan menjadi penting, sehingga setiap perubahan yang diciptakan bisa dipantau oleh semua orang.

Artinya, diperlukan kesepahaman pelaku usaha, otoritas bisnis, pemerintah, dan masyarakat mendorong perubahan serius untuk bergerak melampaui skandal Panama Papers ini.

Ryan EP Sakti adalah Mahasiswa LLM di University of Cardiff, Wales. Ia menuntaskan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia dan tertarik dalam kajian-kajian Economic Analysis of Law.

Newcastle –Harga minyak anjlok di pasaran. Imbasnya sedikit terasa: perusahaan-perusahaan minyak melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja dan ekonomi dunia mengalami gonjang-ganjing. Harga komoditas ekstraktif yang lain juga mengalami penurunan, menandai era baru dalam perdagangan komoditas di tingkat global.

Dalam beberapa hal, fenomena ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali satu pertanyaan sederhana: bisakah kita mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi tak terbarukan, dan beralih menjadi energi yang terbarukan dan berkelanjutan?

Pertanyaan ini menjadi fokus diskusi Lingkar Studi Cendekia dan PPI Newcastle pada hari Minggu (20/3) silam. Hadir sebagai pembicara, Dzulfian Syafrian (Kandidat PhD di Durham University) dan Dr Abram Perdana (Praktisi Energi Terbarukan di RES Ltd). Diskusi ini dimoderatori oleh Teuku Mukhriza, Kandidat PhD di University of Newcastle.

Menurut Dzulfian, Indonesia sangat tergantung pada energi non-terbarukan. “90 persen sumber energy listrik kita berasal dari energy non-terbarukan, sementara hampir 80% konsumsi energi kita juga terkait dengan minyak, gas, dan batubara”, kata peneliti INDEF ini.

Maka dari itu, simpulnya, Indonesia mau tidak mau akan terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasar komoditas ekstraktif ini. “Terutama minyak bumi dan batubara”, lanjut Dzulfian.

Indonesia adalah negara yang, bagi sebagian analis, disebut mengalami “kutukan sumber daya”. Data dari Progress Report EITI 2015 menunjukkan bahwa 29% total pemasukan Indonesia berasal dari sektor migas, menempatkan Indonesia di urutan ke-14 di antara negara-negara EITI-Compliant dalam hal ketergantungan terhadap sumber daya.

Di sisi lain, konsumsi Indonesia terhadap migas juga besar, menempatkan Indonesia, selain sebagai produsen ekstraktif, juga sebagai net importer minyak. Hal ini, tentu saja, menimbulkan perdebatan lain seputar penetapan harga BBM atau kontrak karya migas dan konsesi yang kerap menjadi isu politik hangat di dalam negeri.

Namiun demikian, Indonesia juga masih belum banyak menaruh perhatian untuk mengembangkan energi terbarukan, sebagai alternatif atas harga komoditas ekstraktif yang tidak stabil itu. “Setidaknya, dibandingkan dengan Cina atau negara-negara Skandinavia, Indonesia belum melirik energi terbarukan sebagai pasar yang potensial. Hal ini bisa jadi karena ketergantungan pada sumber energi non-terbarukan itu”, papar Abram Perdana.

Padahal, situasi global hari ini sudah sangat menunjukkan tren untuk melirik energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi, setidaknya setelah COP21 di Paris beberapa waktu yang lalu. “Hal mengejutkan adalah bahwa tren pertumbuhan energi terbarukan beberapa tahun terakhir justru terjadi di Cina, disusul oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Artinya, ini mesti jadi kebutuhan juga di negara Asia lain”, lanjut Senior Power System Analyst di perusahaan RES Ltd ini.

Strategi untuk energi terbarukan, menurut Abram, tidak cukup hanya dengan kampanye di wilayah orang per-orang. “Kita butuh sistem bisnis dan pasar yang mendukung juga. Dan tentu saja peran negara untuk memediasi hal ini menjadi tak terelakkan”, kata alumnus Chalmers School of Technology, Swedia ini.

Abram mengilustrasikan strategi negara-negara Skandinavia untuk mengembangkan energi terbarukan. “Dulu, Swedia menggunakan sistem pipa yang dialiri air panas sebagai sumber energi terbarukannya, berbeda dengan Inggris yang menggunakan gas. Ketika ingin mengembangkan energi terbarukan, Swedia tinggal mengubah sumber energi di hulu (yang awalnya Batubara) menjadi sumber energi yang terbarukan”, cerita Abram.  

Dalam konteks ini, membicarakan industri ekstraktif dan energi terbarukan menjadi penting untuk memberikan perspektif mengenai kemungkinan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. “Kebijakan energi, mau tidak mau, melibatkan peran pemerintah. Di sini debat kebijakan menjadi relevan”, tambah Dzulfian.

Diskusi yang dihadiri belasan mahasiswa Indonesia dari Sheffield, Manchester, dan Newcastle ini berlangsung menarik, dengan beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta. “Seberapa kuat pemerintah mendorong konversi energi ini, misalnya, dengan infrastruktur publik yang memadai?” tanya seorang peserta dari Newcastle.

Tentu saja jawabannya akan sangat terkait dengan komitmen pemerintah di sektor energi dan penyediaan transportasi public. Hal ini mengisyaratkan perlunya diskusi-diskusi akademik yang lebih massif di kalangan mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan. “Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar energi terbarukan di Inggris. Dengan prospek ini, pengetahuan mengenai energi bisa disalurkan menjadi kebijakan yang relevan untuk mendukung energi terbarukan”, kata Ahmad Rizky MU, Ketua Divisi Kajian LSC.

Indonesia akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati oleh pemerintah negara-negara anggota ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera dimulai per 31 Desember 2015.

Namun demikian, meskipun tenggat waktu semakin dekat, belum banyak persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mengundang keprihatinan dari mahasiswa-mahasiwa Indonesia yang sedang menempuh studi di Inggris.

Pada hari Sabtu (5/12), Lingkar Studi Cendekia (LSC), sebuah forum diskusi mahasiswa Indonesia di Inggris, menggelar diskusi tentang ASEAN dan Masa Depan Regionalisme di Asia Tenggara. Diskusi ini digelar atas kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Greater Manchester di Student Union, University of Manchester.

Pada diskusi tersebut, hadir 3 orang pembicara, yakni Muhammad Zulfikar Rahmat (Kandidat PhD di University of Manchester), Zain Maulana (Kandidat PhD di University of Leeds) dan Wisnu Ananda (Mahasiswa MSc Renewable Energy di University of Manchester). Diskusi ini dimoderatori oleh Ahmad Rizky M Umar, Ketua Divisi Kajian LSC yang juga mahasiswa University of Sheffield.

Abad Asia

Menurut Zulfikar, dewasa ini Asia menjadi semakin penting dalam pentas global. Setelah krisis ekonomi global tahun 2008, mulai terjadi pergeseran kekuatan ke Asia, terutama Cina. Hal ini juga membuat ASEAN semakin penting dengan kekuatan ekonomi dan sosialnya.

“Peta politik global sudah berubah. Di banyak negara, mulai muncul Looking East Policy yang membuat ASEAN semestinya juga menjadi semakin diperhitungkan”, papar Zulfikar yang juga aktif sebagai kolumnis di The Huffington Post.

Namun demikian, nyatanya, ASEAN masih harus menghadapi tantangan di dalam, terutama di sisi ekonomi dan politik. Salah satu tantangan itu adalah tingkat kemiskinan dan gap pembangunan yang juga tinggi, selain juga soal konflik keamanan kawasan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Zain. Menurutnya, walaupun ASEAN sudah cukup maju, mereka masih punya problem di Laut Cina Selatan. “Ada banyak klaim teritorial yang dilakukan oleh banyak negara, yang membuat ASEAN cukup rentan konflik di kawasan. Masalahnya, tidak semua sepakat dengan pendekatan yang ada”, terang dosen Hubungan Internasional UMY ini.

Selain itu, ASEAN sebagai institusi regional juga tidak punya mekanisme yang disepakati semua negara untuk menyelesaikan konflik. “Akhirnya, pendekatannya jadi parsial, semua kepentingan tidak bertemu”, jelas Zain.

Di sisi ekonomi, hal ini juga terlihat. Di negara-negara Asia Tenggara, perdagangan bebas adalah isu utama yang harus dihadapi ketika MEA dilaksanakan. Namun, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan, terutama oleh Indonesia, siap menghadapi hal ini. “Kadang antara perindustrian dan perdagangan tidak nyambung, punya pendekatan sendiri-sendiri”, papar Wisnu Ananda.

Hal ini terlihat dari lambannya persiapan menghadapi MEA. “Baru di tahun 2009-2010, Indonesia membicarakan hal ini. Padahal, Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah disahkan sejak tahun 2003”, tambah Wisnu.

Jika dibandingkan dengan negara lain, tentu saja Indonesia agak ketinggalan. “Beberapa waktu yang lalu, saya sempat pergi ke Thailand. Mereka bahkan sudah mengembangkan produk UMKM unggulan untuk skala nasional yang terakreditasi. Sehingga, sistem pemasarannya jelas. Padahal Thailand sempat beberapa kali ganti pemerntahan”, kata Wisnu yang juga penerima beasiswa LPDP ini.

Lemahnya Kesiapan Indonesia

Peserta diskusi juga mengafirmasi ketidakjelasan pendekatan dalam menghadapi MEA ini. “Sebagai contoh, Indonesia tidak punya kebijakan yang jelas untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya”, kata Najamudin, peserta diskusi dari Leeds. Adit, peserta diskusi dari Liverpool, juga menyoroti masalah keamanan regional, dengan tidak berfungsinya Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN.

Media Wahyudi Askar, Ketua PPI Inggris Raya, juga turut sumbang gagasan. Menurutnya, tantangan MEA bukan hanya kesiapan, tetapi juga hubungan dengan negara tetangga. “Sumber Daya Alam kita dikeruk namun hasilnya justru diputar di pasar saham Singapura. Indonesia mestinya bisa menggunakan arena MEA untuk menekan Singapura, agar mau lebih bertanggung jawab untuk tidak memfasilitasi arus pencucian uang dari koruptor Indonesia”, jelasnya.

Beberapa peserta bahkan mempersoalkan posisi Indonesia di MEA. “Jika ternyata Indonesia tidak siap menghadapi MEA, mengapa tidak keluar atau menunda pengesahannya saja?” tanya seorang peserta diskusi.

Zulfikar menanggapi hal ini dengan sebuah optimisme. “Ada baiknya kita tidak menjadikan MEA sebagai finish line, tapi sebagai milestone (titik acuan) untuk menjadi kekuatan di tingkat global. Dengan sumber daya manusia Indonesia di masa depan, mestinya kita bisa berpikir lebih jauh”, jawab Zulfikar.

Ia menambahkan, potensi ini sebetulnya terlihat dari banyaknya mahasiswa Indonesia di UK. “Dengan adanya beasiswa yang diberikan pemerintah, kita semestinya bisa memberikan kontribusi keilmuan di masa depan”, papar Zulfikar optimis.

Diskusi ini diharapkan bisa menambah gagasan baru Indonesia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan global yang ada. Terlebih, Indonesia diprediksi oleh banyak pihak sebagai salah satu kekuatan besar (emerging forces) di masa depan. Realisasi dari hal ini akan bertumpu pada sumber daya manusia di UK.

“Saya yakin, semua mahasiswa di UK adalah intelektual. Tapi tidak semua mahasiswa itu punya fungsi intelektual bagi Indonesia. Inilah tantangan kita untuk menghadapi MEA”, kata Ahmad Rizky MU, Ketua Divisi Kajian LSC, menutup diskusi.

Riset dan Teknologi sering disebut sebagai parameter kemajuan. Belakangan, sering dilontarkan istilah Triple Helix yang memperkenalkan sinergi antara akademisi (kampus), bisnis (industri), dan pemerintah (pembuat kebijakan) untuk mengakselerasi munculnya inovasi dan kebijakan publik. Namun demikian, belum ada kejelasan pola mana yang dipakai oleh pemerintah Indonesia sejauh ini.

Para mahasiswa Indonesia di Inggris yang tergabung dalam Lingkar Studi Cendekia (LSC) United Kingdom, bekerjasama dengan Indonesian Society (Indosoc)Sheffield mendiskusikan masalah tersebut pada diskusi putaran ketujuh beberapa waktu yang lalu. Diskusi ini digelar di gedung Students’ Union, University of Sheffield, pada Sabtu (7/11).

Diskusi tersebut menghadirkan dua pembicara, Bening Tirta Muhammad (Mahasiswa MSc Polymer di University of Manchester) dan Adipandang Yudono (Kandidat PhD Urban Planning di University of Sheffield). Hadir pula sebagai penanggap, Dr Irfan Madani (Pengajar Cranfield University asal Indonesia).

Sesi pertama dibuka oleh presentasi Bening Tirta Muhammad, mahasiswa Master University of Manchester, yang bicara tentang pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa. Bening memantik diskusi dengan menyoal bagaimana hubungan antara sains, teknologi, dan kebijakan publik dalam konteks dunia saat ini

Mengutip kajian Sulfikar Amir (2012), Bening melihat bahwa ada perbedaan persepsi tentang pertumbuhan antara  kalangan teknolog (BJ Habibie dan BPPT) dengan  kalangan ekonom pada tahun 1980an. “Kalangan teknolog berpendapat bahwa investasi besar dan return yang baru bisa dipetik setelah beberapa tahun. Sementara itu, kekayaan sumber daya alam dan upah buruh yang rendah memang dapat memberikan return yang cepat namun menumbuhkan ketergantungan pada jangka panjang ”, kata Bening menambahkan .

Pemerintah memang punya Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) yang diharapkan jadi agen akselerator inovasi.  Selain itu, ada beberapa set kebijakan yang dipersiapkan untuk memfasilitasi riset-riset berteknologi tinggi. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan tersebut dikembangkan saat ini?

Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Irfan Madani. “Dulu megaproject yang digagas oleh Habibie terbukti menyerap banyak tenaga kerja sehingga menggerakkan roda perekonomian negara dalam banyak hal. Misalnya, pemakaian sumber daya alam lokal, produksi dan manufaktur, serta transportasi barang dan orang”, kata ahli Aerospace Engineering tersebut.

Pemerintah memang punya Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) yang diharapkan jadi agen akselerator inovasi.  Selain itu, ada beberapa set kebijakan yang dipersiapkan untuk memfasilitasi riset-riset berteknologi tinggi. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan tersebut dikembangkan saat ini?

Menurut Bening, riset dan inovasi sejatinya bukan sesuatu yang instan. Wajar saja muncul skeptisme dengan berita pendirian 100 Teknopark oleh Kemenristekdikti. “Dana risetnya dari mana? Riset, dalam hal ini untuk inovasi teknologi, sejatinya butuh dana yang besar. Selain itu yang tidak kalah penting adalah pendanaan untuk membeli instrumen yang dibutuhkan para peneliti untuk pengukuran. Nah, 100 teknopark itu mau diisi dengan apa?” tanya Bening yang juga alumnus Nanyang Technological University ini.

Bening menjelaskan aktivitas Innovate UK, lembaga inovasi pemerintah Inggris, yang bekerja intensif untuk menghubungkan perusahaan-perusahaan dengan akademisi kampus. “Sejauh ini Innovate UK telah mengumpulkan dan “menyalurkan” lebih dari 1,5 miliar poundsterling (31 triliun rupiah) investasi untuk inovasi, menyerap 35000 pekerja, serta menambahkan nilai setara 150 triliun rupiah untuk ekonomi Inggris sejak didirikan tahun 2007”.

Pada akhirnya, komponen utama dalam riset teknologi dan inovasi adalah manusianya. “Jangan sampai bangunan yang kita impikan runtuh karena satu pilarnya rapuh. Juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap mahasiswa, peneliti, dan akademisi bisa menyelaraskan passion-nya dengan kebutuhan pendirian bangunan tersebut”, tutup Bening.

Sesi kedua diisi oleh kandidat doktor University of Sheffield, Adipandang Yudono, yang berbagi tentang One Map Policy. Adipandang membuka diskusi dengan mimpi kebijakan satu peta (One Map Policy) yang ditargetkan pemerintahan Jokowi terwujud di 2016.

Kebijakan satu peta, menurut Adipandang, adalah sesuatu yang achievable jika pemerintah benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. “Penggunaan teknologi ini terkait dengan fenomena open data yang mulai marak dewasa ini dimana data dikumpulkan dari user (masyarakat). Data-data inilah yang disebut disebut big data”, kata Adipandang.

Dalam tataran yang lebih kompleks, misalnya untuk acuan kebijakan, teknologi geospasial punya peranan vital. “Teknologi geospasial sangat membantu pemetaan kebakaran hutan, peta penerbangan, peta ekspor-impor perikanan, dan sebagainya. Banyak kasus, seperti dalam kasus letusan Gunung Rinjani, data geospasial membantu PT AirNav memberikan opsi pengalihan rute penerbangan. Belakangan data ini juga dikembangkan untuk membantu produktivitas nelayan”, kata dosen Universitas Brawijaya ini.

Masalah kemudian terlihat saat Adipandang mencoba mengulas bagaimana pemerintah belum punya standar yang solid untuk pengembangan rencana tata ruang wilayah (RTRW). “Kita bisa lihat banyak bangunan baru yang mendapatkan izin dari pemerintah kota padahal menurut RTRW tidak seharusnya. Ini menampilkan rumitnya pengelolaan kebijakan teknologi kita”, tambah Adipandang.

Hal yang bisa dilakukan dalam skala nasional, menurut Adipandang, adalah mewujudkan Data Spasial Skala Besar dalam 5 tahun mendatang. “Badan Informasi Geospasial sedang menginisias hal ini. Langkah pertama yang diambil adalah membentuk Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal ini perlu dinantikan agar Indonesia bisa punya infrastruktur data yang kuat”, kata Adipandang yang sedang menempuh studi tahun ketiganya di Sheffield.

Diskusi ini diapresiasi oleh banyak peserta yang hadir dari Leeds, Manchester, dan Sheffield. Ahmad Rizky M Umar, Ketua Divisi Kajian LSC, menyatakan bahwa kebijakan publik saat ini perlu didukung oleh penguasaan teknologi yang mumpuni.

“Sebaliknya, keinginan berinovasi di bidang teknologi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat. Mahasiswa Indonesia di UK, dari berbagai disiplin, perlu juga memikirkan hal ini ke depan”, kata Umar.