Ekonomi dan Kesehatan di Era Pandemi COVID-19: Pemetaan dan Identifikasi Masalah

26 September 2020
Via zoom
Moderator: Hafidz Wibisono (LSC UK)

Pertanyaan utama diskusi:

Bagaimana cara menyeimbangkan prioritas kesehatan dan ekonomi di masa pandemi?

Narasumber-1: dr. Shaogi Syam, Sp. P P (Tim satgas Covid 19 KBRI, dokter spesialis paru, anggota ikatan spesialis paru Indonesia)

Diskusi diawali dengan penjelasan umum tentang pandemi di dalam perspektif kesehatan. Pandemi merupakan kondisi penyebaran penyakit dalam skala global dan menjangkiti sejumlah besar bagian dari populasi. Dalam sejarahnya, pandemi sudah hadir sebelum masehi dan dapat berawal dari bebagai belahan dunia. Bahkan, beberapa peperangan di masa Yunani kuno dan aktivitas industri modern sampai terhenti karenanya. Berbagai penyakit yang tersebar antara lain kolera, flu, HIV/AIDS, lepra, SARS, dan yang terbaru COVID-19 yang menular melalui virus. Saat ini, kasus COVID-19 dalam skala global sudah mencapai sekitar 32 juta orang, dengan kematian hampir 1 juta orang.

Di Asia Tenggara, Indonesia bukan yang paling parah. Filipina masih menjadi negara dengan kasus tertinggi. Namun kasus di Indonesia semaking meningkat beserta angka kematiannya. Penyebaran kasus yang sangat masif ini karena COVID-19 dapat menular melalui droplet (cipratan partikel air), bahkan ketika seseorang bersin tanpa masker maka droplet tersebut mampu terbang sejauh 8 meter. Ketika jatuh di permukaan benda, virus tersebut dapat bertahan selama beberapa jam hingga beberapa hari. Transmisinya dapat menular dari binatang liar ke manusia, yang disebut sebagai transmisi zoonotic. Saat ini Morawska dan Milton yang didukung sekitar dua ratusan pakar di 32 negara mendesak otoritas kesehatan dan WHO untuk mengakui bahwa transmisi dapat menular melalui udara atau airborne, utamanya di ruangan tertutup. Selain itu, tingkat penularannya sangat tinggi jika melihat faktor R (reproduction rate) yang lebih tinggi daripada flu biasa.

Indonesia membuat satuan Tugas COVID 19 (Satgas Covid 19) dengan rumah sakit rujukan COVID-19 sejumlah 800, laboratorium tes COVID-19 sebanyak 185, dengan 201.716 perangkat oksigen. Padahal kebutuhannya jauh lebih banyak daripada kapasitas tersebut. Ditambah lagi ada faktor komorbid (penyakit penyerta) yang memperparah gejalanya. Komorbid terbesar di Indonesia antara lain darah tinggi, kencing manis, jantung, dan ginjal.

Di UK, terdapat semacam satgas yang dinamakan COBR yang dipimpin perdana Menteri Boris Johnson, namun ia hanya baru hadir di pertemuan ke 6. Tindak lanjutnya ialah mengakui keterbatasan fasilitas kesehatan dan memetakan permasalahannya. Kemudian mereka melakukan langkah darurat karena NHS atau lembaga pelayanan kesehatan UK harus diutamakan agar tidak kolaps. Aparat polisi, tentara, pensiunan tenaga kesehatan dikerahkan, termasuk membuat rumah sakit darurat. Selain itu para relawan dan perusahaan seperti penerbangan dan industri manufaktur diperintahkan memproduksi ventilator dan alat kesehatan lainnya. Dalam pidato awalnya, PM Johnson sudah mengantisipasi korban jiwa yang sangat banyak dan memerintahkan lockdown bersama dengan skema dukungan finansial bagi kelompok yang terdampak.

Di sisi lain, usaha membuat waksin juga tidak mudah. Diperkirakan vaksin akan datang di Indonesia, dengan stok 290 juta vaksin pada akhir 2021. Solusi sementara ini ialah menekan kurva peningkatan kasus agar dapat sesuai dengan kapasitas pelayanan kesehatan. Tanpa intervensi kebijakan yang mengutamakan kesehatan, maka penyebaran akan susah dihentikan.

Nara sumber juga menanggapi komentar peserta bahwa terdapat rumor bisnis isolasi mandiri dan perawatan medis di rumah sakit untuk pasien COVID-19 bergejala ringan. Ia tak menampik persoalan ini, yang kebanyakan dipromosikan oleh fasilitas swasta. Namun ia menegaskan bahwa sebaiknya pasien dengan gejala kritis lah yang harus diprioritaskan. Selain itu ia juga menanggapi diskusi lainnya, bahwa memang terdapat kesulitan mengimplementasikan ide-ide terobosan dari para ahli karena kurangnya regulasi yang tegas dan alokasi sumber daya yang cukup. Ia bersama dokter spesialis paru lainnya telah menyurati pemerintah dengan melampirkan solusi dan langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam kebijakan untuk menanggulangi pandemi. Namun, hal tersebut tidak mudah karena banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi.

Hikmah yang bisa diambil dari penanganan COVID-19 di UK ialah pemerintah yang mau mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Hal tersebut yang harus diteladani oleh pemerintah Indonesia, utamanya dalam melakukan pendekatan persuasif dalam menertibkan masyarakat. Penyakit ini tak memandang usia muda maupun tua dan pendekatan kesehatan harus dilakukan lintas usia.

Narasumber 2: Media Wahyudi Askar, PhD – Research Associate pada Institute for Development of Economics and Finance (INDEF)

Pembicara mengawali diskusi dengan narasi sederhana. Ia menceritakan pengalaman pertemuan dengan seorang menteri, bapak ketua Satgas COVID-19, dan deputi perusahaan yang meninggal karena COVID-19. Pembicara juga sempat merasakan gejala yang mirip dengan COVID-19 dan sempat merasakan penanganan yang kurang maksimal. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memperpanjang PSBB karena mengutamakan ketahanan ekonomi.

Di ranah mikro, banyak orang semakin terpuruk utamanya para pekerja kasar seperti pemulung. Aspek tata kelola yang tak terlihat di media juga rupanya sangat mengalami pergeseran orientasi. Contohnya, penurunan efektivitas pegawai karena harus bekerja di rumah, kebijakan pemerintah berbasis memo, penurunan nyali para pakar dan para aktivis, masyarakat tetap menggelar hajatan, bahkan potensi penyalahgunaan anggaran meningkat.

Sebelum COVID-19 menyebar di Indonesia, upaya menurunkan kemiskinan juga masih kurang efektif. Polarisasi pendapatan dan pekerjaan semakin tinggi, pengangguran sarjana makin banyak, namun pengangguran SMP SMA menurun. Kartu Prakerja tidak cukup menolong. Penyerapan tenaga kerja dengan kompetensi khusus mengalami peningkatan saat COVID-19. Diperkirakan oleh narasumber bahwa nanti pasca COVID-19 akan terjadi peningkatan permintaan tenaga kerja denga kompetensi spesialis dan berkualifikasi tinggi.

Skenario yang dirancang Kementerian Keuangan untuk kembalinya bisnis ke kondisi normal juga dipersiapkan. Hanya bisnis yang esensial saja yang dapat terus beroperasi seperti supermarket, toko kebutuhan pokok, dan sejenisnya. Skenario pertama dalam jangka waktu3-9 bulan, kemudian dalam 6-15 bulan, dan yang paling lama dalam 12-24 bulan. Untuk masyarakat kecil, intervensi yang paling berarti yakni memberikan bantuan tunai, bukan pelatihan kerja. Namun dengan adanya pembatasan mobilitas, suplai barang dan jasa jadi terhambat. Daya beli konsumen menurun bersamaan dengan berkurangnya ketersediaan fasilitas kredit. Program Keluarga Harapan (PKH) yang menyasar 41 juta jiwa juga perlu diarahkan untuk mengatasi masalah tersebut.

Narasumber juga mengungkapkan terdapat 3 perspektif tentang kebangkitan ekonomi pasca COVID-19, yakni, sangat optimis, pesimistis, dan skenario terburuk. Menurut narasumber, pemberian bantuan tunai memiliki sasaran yang baik namun implementasinya tidak tepat. Transparansinya juga kurang. Di sisi lain, penerima bantuan PKH menggunakan uangnya untuk kegiatan tak produktif. Apalagi BPJS Kesehatan juga mengalami defisit yang sangat tinggi yakni Rp. 28 T. Narasumber memiliki hasil penelitian bahwa kelompok masyarakat termiskin harus diutamakan lebih dulu, namun pemerintah harus memiliki data pasti mengenai jumlah penduduk miskin yang sesungguhnya. Sebagai antisipasi, nara sumber mengingatkan bahwa dalam setiap proyek yang melibatkan anggaran yang besar akan mengundang niat buruk para “cukong” untuk membajak anggaran. Misalnya proyek alat pelindung diri (APD), bisnis rapid test, membahas rancangan undang-undang yang menguntungkan sekelompok elit seperti RUU Minerba, RUU Omnibus dan lainnya.

Dalam sesi diskusi, nara sumber menanggapi tentang implementasi kebijakan yang nampaknya tidak memiliki arah. Ia melontarkan bahwa proses pengambilan kebijakan terkait pandemi ini tak banyak berdasar data, atau evidence-based policymaking. Beberapa kebijakan tidak memiliki naskah akademik atau studi ilmiah yang mendasari pengambilan kebijakan. Selain itu, pekerja informal seperti pegawai foto copy dan penjaga toko kecil, luput dalam pengamatan pemerintah di kala menjalankan program mobile money. Lembaga riset pemerintah dan pihak akademisi kampus juga harus terus dilibatkan, karena nara sumber merasa perannya kurang maksimal, karena masih menyesuaikan diri dengan pembelajaran jarak jauh dan penggunaan teknologi yang kurang familiar. Lockdown dirasa perlu oleh nara sumber namun di lokasi tertentu di mana dukungan sosial ekonomi sudah mencukupi misalnya di ibu kota. Pada umumnya, kecepatan penanganan dan ketepatan sasaran stimulus keuangan menjadi poin utama dalam penyehatan ekonomi.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *