‘Kegagalan’ dan ‘Penyangkalan’ dalam Politik Internasional

Ahmad Rizky M. Umar, Sheffield

Bagaimana kita menghadapi ’kegagalan’? Hubungan Internasional di abad ke-20 dan awal abad ke-21 ditandai oleh sejumlah seri ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’. Kegagalan dalam mengatur kompetisi persenjataan melahirkan Perang Dunia I, kegagalan dalam mempertahankan Liga Bangsa-Bangsa melahirkan Perang Dunia II, dan kegagalan dalam  mempertahankan stabilitas politik di banyak negara berujung pada instabilitas dan revolusi politik –seperti dalam kasus Arab Spring.

Bagaimana studi Hubungan Internasional (HI) berurusan dengan isu-isu kegagalan –dari gagalnya peran negara, terorisme, perubahan iklim, hingga soal kegagalan perdamaian dunia– dan penyangkalan dari berbagai aktor atas tragedi tersebut? Millennium, salah satu jurnal terkemuka dalam studi HI, membedah isu tersebut dalam Konferensi tahunannya pada tanggal 16-17 Oktober 2015 di London School of Economics and Political Science.

Konferensi tersebut menghadirkan Professor Bruno Latour (Sciences Po), Cynthia Enloe (Clark), Stefano Guzzini (Uppsala), beserta puluhan peneliti HI yang memaparkan riset-risetnya dalam isu ini. Artikel ini mencoba untuk memotret (1) sejauh mana studi HI paling mutakhir berteori tentang ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’? dan (2) apa makna ’kegagalan’ tersebut beserta tantangannya  bagi studi HI di Indonesia?

Memahami ’Kegagalan’ dan ’Penyangkalan’

Cerita dalam politik internasional mengisyaratkan banyak kegagalan, terutama dalam pembangunan institusi internasional dan global governance.  Sejarah menceritakan banyak hal soal ini. Namun, setidaknya, ada perdebatan soal bagaimana menyikapi kegagalan tersebut, serta apa makna kegagalan tersebut bagi dunia hari ini.

Saya akan memulainya dari satu pertanyaan mendasar: apakah politik internasional saat ini adalah sistem yang ’gagal’? Apa argumen yang mendasarinya dan sejauh mana studi HI menyikapinya? Setidaknya, ada tiga cara pandang yang saling berkontestasi dalam memahami hal ini.

Pertama, cara pandang yang cenderung untuk ’menyangkal’ kegagalan dan melihat bahwa tatadunia yang berbasis pada ’negara-bangsa’ saat ini masih relevan. Politik internasional dinilai sesuatu yang ’statis’, dibangun oleh sistem negara-bangsa yang ajeg, dan membentuk satu kerangka hubungan tertentu. Apa yang disebut oleh ’kegagalan’ bagi sebagian orang adalah sesuatu yang normal, siklikal, dan diatur oleh hukum-hukum sejarah tertentu.

Perspektif realisme, neorealisme, dan neoliberalisme –yang bertumpu pada peran sentral negara— pada umumnya berpendapat demikian. Stefano Guzzini, misalnya, melihat bahwa ’kegagalan’ pada dasarnya diikuti oleh krisis identitas yang kemudian membuka kemungkinan identitas baru. Artinya, ’kegagalan’ akan diikuti oleh munculnya sebuah interpretasi baru tentang identitas yang membentuk kembali strategi politik luar negeri di negara tersebut.

Kedua, cara pandang yang melihat bahwa politik internasional hari ini diwarnai oleh berbagai macam kegagalan, dan itu harus dilihat sebagai problem yang tak boleh disangkal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam spektrum isu –lingkungan, terorisme, penanggulangan bencana, hingga konflik. Perspektif ini berargumen bahwa tata dunia saat ini adalah tata dunia yang bermasalah, dan oleh karenanya memerlukan adanya perubahan-perubahan fundamental.

Beberapa polemik dalam Millennium Conference 2015 memperlihatkan hal ini. Jonathan Joseph, dalam perspektif Realisme Kritis, melihat bahwa diskusus tentang ’ketahanan’ (resilience) yang dalam banyak hal gagal diterjemahkan secara tepat di beberapa negara, bermasalah karena ia mencerminkan kontradiksi dalam masyarakat neoliberal. Bruno Latour memperlihatkan kontradiksi dalam tata dunia yang sangat berorientasi Westphalian statism dan melupakan Gaia (bumi). Robbie Shilliam menyebut bahwa tata dunia saat ini juga memarjinalkan diskursus tentang ’ras’ yang hadir sebagai warisan kolonialisme.

Secara teoretik, hal ini juga bisa berarti bahwa banyak teori HI saat ini gagal menjelaskan ’kegagalan’ dalam politik dunia. Laura Sjoberg, misalnya, mengkritik Konstruktivisme dan Teori Kritis yang gagal dalam menghadirkan ’alternatif’ bagi tata dunia yang lebih adil. Anthony Burke dan beberapa pemikir lain menulis sebuah manifesto yang memperlihatkan gagalnya Studi HI dalam merespons masalah-masalah lingkungan dan nasib bumi. Para penganut perspektif ’post-humanisme’ seperti Erika Cusworth, Camerron Harrington, Stephen Hobden, mengkritik perspektif anthropocentrist yang melupakan ’non-manusia’ dalam studi HI.

Ketiga, cara pandang yang mengakui bahwa memang ada ’kegagalan’, namun tidak melihatnya sebagai problem, namun justru sebagai peluang bagi terciptanya tata dunia yang lebih baik.  Perspektif ini mencoba untuk membuka jalan bagi alternatif penyelesaian ’kegagalan’ dengan memberikan alternatif ’dari dalam’ struktur politik internasional saat ini.

Philippe Bourbeau melihat bahwa walaupun wacana soal ’ketahanan’ (resilience), dalam banyak sisi, lahir dari persilangan antara neoliberalisme dan ’sekuritisasi’ politik internasional, ia bisa juga menjadi alternatif untuk merespons kegagalan dalam bentuk lainnya, seperti dalam soal migrasi atau asylum seeker. Dmitros Stroikos, dalam kajiannya tentang nuklir, melihat bahwa beberapa ’kegagalan’ dalam rezim nuklir saat ini justru memungkinkan pengkaji HI –terutama dalam perspektif English School—untuk membangun nuclear society yang kompleks di dunia modern.

Secara teoretik, Doerthe Rosenow dan Philippe Bourbeau menawarkan perspektif Foucauldian untuk menjembatani ’kritik’ terhadap tata dunia saat ini. Rosenow melihat bahwa kritik terhadap struktur, dalam perspektif Foucauldian, adalah jalan untuk membuka interpretasi baru terhadap politik internasional saat ini. Athanasios Gkoutzioulis mencoba menawarkan perspektif Hegelian untuk mengatasi kegagalan perspektif liberal dalam berteori tentang ’kebebasan’. David Chandler justru melihat ’bencana’ –sebagai manifestas ’kegagalan’— sebagai momen ’emansipasi’ dalam masyarakat tertentu.

Merespons ’Kegagalan’? Tantangan Studi HI Indonesia

Kontestasi cara pandang semacam ini membuka ruang-ruang baru dalam kajian Hubungan Internasional, terutama dengan munculnya banyak cara pandang baru untuk melihat dunia saat ini.

Selama ini, perspektif-perspektif yang melandaskan basis metodologinya pada positivisme selalu berargumen bahwa dunia saat ini adalah dunia yang statis dan bergerak dalam hukum-hukum yang bisa dijelaskan secara saintifik. Ternyata, ada banyak orang yang mempertanyakan asumsi ini dan memperlihatkan ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’ dalam beragam artikulasi politik internasional.

Bagaimana dengan Indonesia? Trayektori 71 tahun Indonesia telah memperlihatkan banyak ’kegagalan’ dan ’penyangkalan’, disamping juga pencapaian dan kebanggaan. Eksperimentasi ’nasionalisme dunia ketiga’ dalam format Konferensi Bandung bisa dilihat sebagai pencapaian penting dalam strategi politik luar negeri kita. Namun, seiring dengan pergantian rezim, nafas ’Bandung’ itu perlahan-lahan semakin memudar dan berganti dengan wacana lain –seperti regionalisme dan Komunitas ASEAN, misalnya.

Kita juga menghadapi dengan banyak ’kegagalan’ yang tak perlu kita sangkal: soal gagalnya ’pembangunan’ di masa Orde Baru,  kenangan buram 1965-66, oligarki dan ketimpangan yang semakin kuat, sekuritisasi dan terorisme hingga dinamika dalam proses state-building dan pembangunan identitas, seperti Aceh, Papua, Timor Leste, dan banyak dinamika lain.

Fenomena-fenomena semacam itu semestinya tidak perlu disangkal oleh studi HI. Namun, perlu adanya pembaharuan cara pandang dalam memahami ’kegagalan-kegagalan’ tersebut. Soal problem pembangunan, oligarki, atau ketimpangan perlu direspons dengan mere-orientasi perspektif dalam studi Ekonomi Politik Internasional (EPI), masalah 65-66 perlu direspons dengan kajian-kajian Historis yang faktual, masalah sekuritisasi dan terorisme perlu dijawab dengan memikirkan kembali masalah ’Keamanan’ secara kritis.

Selama ini, banyak kajian dalam studi HI Indonesia yang mengalami deadlock, dengan hanya memberikan analisis yang berbasis pada ’negara’ atau ’pasar’. Padahal, banyak problem politik internasional yang sudah melibatkan entitas di luar ’negara’ atau ’pasar’ dengan pola interaksi yang semakin canggih.

Hal ini mengimplikasikan studi HI di Indonesia untuk punya dua agenda riset. Pertama, pembaharuan perspektif dan epistemologi untuk memecahkan problematik terkini dalam studi HI. Hal ini mungkin sudah banyak dilakukan oleh akademisi HI di banyak Universitas, Kelompok Diskusi, maupun lembaga-lembaga Think Tank di Indonesia.

Kedua, perlunya upaya-upaya memecahkan kekakuan batas disiplin studi HI dengan mengelaborasi disiplin ilmu lain, semisal Sejarah, Sosiologi, Kajian Budaya, atau justru Geografi dan Sains. Ini yang belum banyak dilakukan. Ke depan, HI tidak hanya berada dalam ’penjara Ilmu Politik’ –meminjam istilah Justin Rosenberg—  tetapi juga bisa berdialog dengan disiplin lain, sejauh itu berkontribusi terhadap pemecahan problem-problem politik internasional kontemporer.

Pada titik inilah, panggilan untuk ’berpikir secara teoretis’ dalam studi HI (dan bukan hanya membahas isu-isu praktis) menjadi relevan untuk digaungkan. Saatnya menjawab problem ’kegagalan’ dalam politik internasional tanpa harus bersusah-payah melakukan penyangkalan.

Ahmad Rizky M. Umar adalah Mahasiswa MSc in Politics with Research Methods di University of Sheffield dan Editor Indonesian Policy Review. Beberapa paper dalam Millennium Conference 2015 tersebut telah terbit secara online di jurnal Millennium (http://mil.sagepub.com/)  

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *