Panama Papers dan Sistem Keuangan Dunia: Pisau Bermata Dua?

Ryan EP Sakti, Cardiff

TERUNGKAPNYA skandal memang mampu memberikan momentum reformasi dan sekaligus pembenahan sebuah sistem. Beberapa waktu lalu, terbongkarnya  Panama Papers –sebuah dokumen yang berisi para ‘penyimpan uang di Law Firm Mossack Fonseca, Panama— mengalihkan perhatian dunia dari isu-isu lainnya.

Tentu saja, banyak perdebatan muncul, terutama di kalangan para elit yang namanya muncul dalam daftar tersebut. Beberapa nama, seperti Perdana Menteri Islandia atau Menteri Perindustrian Spanyol, bahkan harus mundur dari jabatannya.

Profesor Susan Rose-Ackerman dari Yale University sempat menyebut bahwa bahwa skandal dan krisis ekonomi di suatu negara akan menjadi ujian bagi kebijakan dan regulasi yang ada. Dalam banyak kasus, ia bahkan bisa menjadi momentum perubahan.

Ada satu contoh sederhana. Richard Nixon, Presiden ke-37 Amerika Serikat pernah diketahui menggunakan kekuasaanya untuk mengakses data pajak secara sebagai alat politik. Konsekuensinya sederhana: Kongres memperketat aturan akses dan penggunaan data pajak yang kemudian menjadi sangat ketat. Artinya, kondisi krisis bisa jadi mampu mendorong setiap orang mengambil keputusan dengan pertimbangan terbaik, tanpa menimbulkan efek negatif yang lebih besar. Namun, tentu saja tidak menutup kemungkinan keputusan itu meleset dari sasaran karena interpretasi mereka bisa jadi keliru.

Panama Papers dan Tax Havens

Apa yang bermasalah dari Panama Papers? Saya berargumen bahwadalam kasus Panama Papers, masalah bukan terletak pada skandal yang melibatkan nama-nama penting di Indonesia dan negara lain, tetapi justru pada lemahnya system pengawasan dan transparansi keuangan di negara-negara bebas pahak. Pelaku bisnis cenderung menolak fakta bahwa ada lubang dan ruang terbuka lebar bagi kejahatan untuk memanfaatkan skema bisnis tersebut. Pada titik inilah ‘surga bebas pajak’ (tax havens countries and territories) seperti Panama menjadi bermasalah.

Eksistensi dan peran Tax Havens memiliki sejarah panjang dan selalu ditanggapi melalui dua pendapat berbeda. Pertama, sudut pandang dengan mempertimbangkan keuntungannya. Kedua, sebagian besar publik yakin bahwa keberadaanya membuka peluang kejahatan keuangan dan pendanaan terorisme menjadi semakin tidak dapat dikendalikan.

Tidak dapat dipungkiri, selama ini Tax Havens Countries and Territories memberi keuntungan besar. Dari sudut pandang investor/pemilik dana, pengaturan produk dan jasa dari bisnis jurisdiksi tersebut menawarkan keuntungan. Nilai yang ditawarkan tidak hanya diukur melalui besarnya jumlah uang yang diberikan, namun kenyamanan, kepercayaan, stabilitas dan penjagaan jangka panjang.

Nicholas Shaxson menyebutkan bahwa salah satu karakteristik yang ditawarkan oleh negara-negara ‘surga bebas pajak’  adalah stabilitas politik dan zona anti kritik. Sebagian besar negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dikelilingi oleh politisi yang mengintervensi bisnis (menekan pelaku usaha untuk menyetor sejumlah uang) agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan lancar.

Untuk menghindari hal tersebut, mereka kemudian memindahkan sebagian besar dananya keluar dari wilayah negaranya sehingga tidak dapat dideteksi oleh siapapun kecuali dirinya dan manajer yang mengelola keuangan. Mereka dihadapkan dengan pilihan yang dilemati: (I) Bertahan dan rela memberikan sejumlah uang (sering kali harus dilakukan dengan menyuap pejabat atau pengawas bisnis) atau (II) kehilangan potensi keuntungan karena berusaha melakukan usaha secara bersih. Tax haven menjadi alternatif yang menjanjikan.

Publik terhenyak saat daftar Bank dan perusahaan dunia muncul di dalam daftar investigasi jurnalis Panam Papers. Namun hal tersebut tidak terlalu mengejutkan, ketika melihat fakta bahwa lebih dari setengah jumlah aset perbankan dan investasi asing di seluruh dunia melalui skema tax havens. Perhitungan International Monetary Funds (IMF) tahun 2010 memperkirakan berdasarkan neraca keuangan negara-negara kepulauan (‘surga bebas pajak’) diperkirakan setara dengan 1/3 gross domestic product (GDP) atau sebesar $18 trilion.

Bagi sebagian orang, tereksposnya harta kekayaan yang dimiliki menjadikan mereka sorotan baik oleh pemerintah atau sesama pelaku usaha. Konsekuensi membayar pajak jadi ketakutan tersendiri, karena hal tersebut jelas mengurangi jumlah kekayaan yang dimiliki. Kemudahan dan rendahnya biaya yang harus dikeluarkan menjadi daya tarik tersendiri. Mengelola jumlah dana jutaan miliar tentu membutuhkan pertimbangan yang tepat, dan skenario untuk memperhitungkan bentuk badan usaha dan akuntabilitas terhadap otoritas tertentu. Dengan kata lain, menghindar dari peraturan keuangan dan regulasi yang menyulitkan menjadi jalan pintas.

Di hampir seluruh dunia, pendirian entitas bisnis membutuhkan usaha lebih, termasuk menjalankan investasi agar dana yang disuntikan memberikan keuntungan yang sepadan dengan usaha. Surga bebas pajak’ menjamin inklusifitas keuangan dan menjamin bahwa seluruh skema diakomodasi. Jaringan kantor pengacara, konsultan pajak, dan akuntan menjamin pengaturan yang sesuai dengan profil nasabah dan kebutuhan yang diinginkan.

Selain itu, Tax Havens jugajauh dari jangkauan pengawasan ,sehingga memberikan ruang bebas bagi pelaku kejahatan (kriminal) untuk melakukan penetrasi asset. Akibatnya, seluruh hasil tindak pidana mereka tersalurkan justru melalui pihak-pihak yang secara hukum bersih.

Problem Pengawasan

Pada titik ini, kita dapat memahami bahwa ‘surga bebas pajak’ tanpa risiko yang memberikan ancaman kerugian dan bahaya yang tidak dapat terukur. Di dalam model aktivitas bisnis dan keuangan yang terjadi di dalam atau melalui Tax Havens sulit dikendalikan. Tidak ada pengawasan pusat dan kewajiban melaporkan seluruh kegiatannya sebagaimana bentuk entitas bisnis yang sah (legitimate business).

Kasus terdahulu terkait pemimpin-pemimpin korup dunia selalui melibatkan Tax Havens Countries and Territories baik onshore maupun offshore. Larinya uang hasil kejahatan ke dalamnya tetap meninggalkan jejak, namun tidak menjamin bahwa dana tersebut masih berada di dalamnya dan penyedia jasa keuangan mau membuka secara sukarela permintaan dari penegak hukum di negara asalnya. Dalam usaha pengembalian aset yang telah diputus dan berhasil dilacat jejaknya pun jarang berhasil.

Hingga saat ini model dan desain bisnis tax havens dengan segala kerentanannya belum menjadi fokus utama diskusi ‘panama papers’. Semua ditanggapi secara wajar dengan beragam argumentasi. Para praktisi bisnis melihat ini bukan permasalahan yang perlu diperdebatkan.

Padahal, terdapat permasalahan sistemik dari model bisnis yang selama ini dilakukan melalui tax havens countries/territories dalam bentuk skema trust, shell company (perusahaan cangkang), front company, offshore/onshore banking operation. Sifat dan karakteristik yang rentan dan telah jamak digunakan pelaku kejahatan untuk memutus hubungan hukum dan menjauhkan mereka dari konsekuensi penegakan hukum.

Susan Rose-Ackerman, mengutip analisis Garment, melihat bahwa skandal justru kadang mengaburkan keadaan yang sebenarnya. Pemberitaan yang muncul d ipublik justru sering terfokus pada individu atau kelompok yang terlibat, sehingga melupakan penyebab utama mengapa kejahatan (dalam pembahasan Ackerman adalah korupsi) mudah dan terkesan terfasilitasi.

Interdependensi, Tax Havens, dan Sistem Keuangan

Interdependensi (keterhubungan) adalah realita yang harus kita terima konsekuensinya. Belajar dari krisis keuangan tahun 2008, terungkap beberapa hal menarik terkait kerentanan keuangan global dan sistem yang menjadi wadah yang menghubungka berbagai titik. Kita dapat melihat bahwa (1) industri jasa keuangan perbankan dengan ukuran yang besar terkoneksi antar bank di dalam industri, (2) terintegrasi dengan pasar yang sangat kompleks dan signifikan, serta (3) pemerintah sebagai otoritas tertinggi sebuah negara, telah menciptakan situasi yang sangat rumit hingga (4) melumpuhkan fungsi pentingnya akibat pengambilan risiko yang berlebihan, dan diikuti spekulasi yang lemah.

Keterikatan satu sama lain inilah yang pada akhirnya akan menjatuhkan apabila terjadi kegagalan disatu mata rantainya saja. Penting untuk dunia internasional melihat dinamika ini dari kaca mata yang berbeda sehingga perbaikan yang dilakukan dapat tercapai secara optimal.

Apabila praktek bisnismelalui tax havens yang rentan kejahatan dan berpotensi merugikan terus diperbolehkan, maka ancaman keruntuhan ekonomi secara sistemik dapat terjadi sewaktu-waktu. Kokohnya bangunan perekonomian memiliki prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu terciptanya transparansi yang mampu memberikan akses bagi pengampu kebijakan dan pihak ketiga terhadap data riil yang dibutuhkan.

Praktek inilah yang tidak dimiliki oleh tax havens countries/territories untuk memberikan kepercayaan seluruh pihak. Apabila model bisnis ini dihentikan, dan beralih menuju bisnis yang berkelanjutan, berintegritas, transparan dan mampu diprediksi perkembangannya maka stabilitas mampu diprediksi secara akurat.

Menuju Sistem Keuangan yang Lebih Transparan?

Kita patut mengapresiasi ekspos media atas Panama Papers. Namun, dalam kacamata pengambil keputusam,. hal tersebut tidak cukup. Skandal tidak hanya akan menguji kualitas dan ketahanan penegakan hukum merespon data/informasi tersebut, namun juga memobilisasi perubahan institutional secara masif.

Maka dari itu, prioritas ke depan adalah mendorong kebijakan keuangan yang lebih sehat untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan menciptakan keadilan. Setelah kontroversi Panama Papers kita tidak akan meninggalkan tax havens tanpa pengawasan dan komitmen untuk menciptakan iklim bisnis yang lebih baik. Peran pemerintah untuk mengawal mekanisme bisnis dan pengelolaan keuangan yang lebih transparan menjadi penting, sehingga setiap perubahan yang diciptakan bisa dipantau oleh semua orang.

Artinya, diperlukan kesepahaman pelaku usaha, otoritas bisnis, pemerintah, dan masyarakat mendorong perubahan serius untuk bergerak melampaui skandal Panama Papers ini.

Ryan EP Sakti adalah Mahasiswa LLM di University of Cardiff, Wales. Ia menuntaskan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia dan tertarik dalam kajian-kajian Economic Analysis of Law.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *