Dukungan terhadap Energi Terbarukan di Indonesia Masih Minim

Newcastle –Harga minyak anjlok di pasaran. Imbasnya sedikit terasa: perusahaan-perusahaan minyak melakukan efisiensi dengan pemutusan hubungan kerja dan ekonomi dunia mengalami gonjang-ganjing. Harga komoditas ekstraktif yang lain juga mengalami penurunan, menandai era baru dalam perdagangan komoditas di tingkat global.

Dalam beberapa hal, fenomena ini sebetulnya bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali satu pertanyaan sederhana: bisakah kita mengurangi ketergantungan kita pada sumber energi tak terbarukan, dan beralih menjadi energi yang terbarukan dan berkelanjutan?

Pertanyaan ini menjadi fokus diskusi Lingkar Studi Cendekia dan PPI Newcastle pada hari Minggu (20/3) silam. Hadir sebagai pembicara, Dzulfian Syafrian (Kandidat PhD di Durham University) dan Dr Abram Perdana (Praktisi Energi Terbarukan di RES Ltd). Diskusi ini dimoderatori oleh Teuku Mukhriza, Kandidat PhD di University of Newcastle.

Menurut Dzulfian, Indonesia sangat tergantung pada energi non-terbarukan. “90 persen sumber energy listrik kita berasal dari energy non-terbarukan, sementara hampir 80% konsumsi energi kita juga terkait dengan minyak, gas, dan batubara”, kata peneliti INDEF ini.

Maka dari itu, simpulnya, Indonesia mau tidak mau akan terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasar komoditas ekstraktif ini. “Terutama minyak bumi dan batubara”, lanjut Dzulfian.

Indonesia adalah negara yang, bagi sebagian analis, disebut mengalami “kutukan sumber daya”. Data dari Progress Report EITI 2015 menunjukkan bahwa 29% total pemasukan Indonesia berasal dari sektor migas, menempatkan Indonesia di urutan ke-14 di antara negara-negara EITI-Compliant dalam hal ketergantungan terhadap sumber daya.

Di sisi lain, konsumsi Indonesia terhadap migas juga besar, menempatkan Indonesia, selain sebagai produsen ekstraktif, juga sebagai net importer minyak. Hal ini, tentu saja, menimbulkan perdebatan lain seputar penetapan harga BBM atau kontrak karya migas dan konsesi yang kerap menjadi isu politik hangat di dalam negeri.

Namiun demikian, Indonesia juga masih belum banyak menaruh perhatian untuk mengembangkan energi terbarukan, sebagai alternatif atas harga komoditas ekstraktif yang tidak stabil itu. “Setidaknya, dibandingkan dengan Cina atau negara-negara Skandinavia, Indonesia belum melirik energi terbarukan sebagai pasar yang potensial. Hal ini bisa jadi karena ketergantungan pada sumber energi non-terbarukan itu”, papar Abram Perdana.

Padahal, situasi global hari ini sudah sangat menunjukkan tren untuk melirik energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi, setidaknya setelah COP21 di Paris beberapa waktu yang lalu. “Hal mengejutkan adalah bahwa tren pertumbuhan energi terbarukan beberapa tahun terakhir justru terjadi di Cina, disusul oleh negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Artinya, ini mesti jadi kebutuhan juga di negara Asia lain”, lanjut Senior Power System Analyst di perusahaan RES Ltd ini.

Strategi untuk energi terbarukan, menurut Abram, tidak cukup hanya dengan kampanye di wilayah orang per-orang. “Kita butuh sistem bisnis dan pasar yang mendukung juga. Dan tentu saja peran negara untuk memediasi hal ini menjadi tak terelakkan”, kata alumnus Chalmers School of Technology, Swedia ini.

Abram mengilustrasikan strategi negara-negara Skandinavia untuk mengembangkan energi terbarukan. “Dulu, Swedia menggunakan sistem pipa yang dialiri air panas sebagai sumber energi terbarukannya, berbeda dengan Inggris yang menggunakan gas. Ketika ingin mengembangkan energi terbarukan, Swedia tinggal mengubah sumber energi di hulu (yang awalnya Batubara) menjadi sumber energi yang terbarukan”, cerita Abram.  

Dalam konteks ini, membicarakan industri ekstraktif dan energi terbarukan menjadi penting untuk memberikan perspektif mengenai kemungkinan penggunaan energi yang lebih berkelanjutan. “Kebijakan energi, mau tidak mau, melibatkan peran pemerintah. Di sini debat kebijakan menjadi relevan”, tambah Dzulfian.

Diskusi yang dihadiri belasan mahasiswa Indonesia dari Sheffield, Manchester, dan Newcastle ini berlangsung menarik, dengan beberapa pertanyaan yang muncul dari peserta. “Seberapa kuat pemerintah mendorong konversi energi ini, misalnya, dengan infrastruktur publik yang memadai?” tanya seorang peserta dari Newcastle.

Tentu saja jawabannya akan sangat terkait dengan komitmen pemerintah di sektor energi dan penyediaan transportasi public. Hal ini mengisyaratkan perlunya diskusi-diskusi akademik yang lebih massif di kalangan mahasiswa Indonesia untuk mengembangkan energi terbarukan. “Banyak mahasiswa Indonesia yang belajar energi terbarukan di Inggris. Dengan prospek ini, pengetahuan mengenai energi bisa disalurkan menjadi kebijakan yang relevan untuk mendukung energi terbarukan”, kata Ahmad Rizky MU, Ketua Divisi Kajian LSC.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *