Indonesia Perlu Siapkan Diri Lebih Serius Hadapi MEA

Indonesia akan segera menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati oleh pemerintah negara-negara anggota ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera dimulai per 31 Desember 2015.

Namun demikian, meskipun tenggat waktu semakin dekat, belum banyak persiapan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini mengundang keprihatinan dari mahasiswa-mahasiwa Indonesia yang sedang menempuh studi di Inggris.

Pada hari Sabtu (5/12), Lingkar Studi Cendekia (LSC), sebuah forum diskusi mahasiswa Indonesia di Inggris, menggelar diskusi tentang ASEAN dan Masa Depan Regionalisme di Asia Tenggara. Diskusi ini digelar atas kerjasama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Greater Manchester di Student Union, University of Manchester.

Pada diskusi tersebut, hadir 3 orang pembicara, yakni Muhammad Zulfikar Rahmat (Kandidat PhD di University of Manchester), Zain Maulana (Kandidat PhD di University of Leeds) dan Wisnu Ananda (Mahasiswa MSc Renewable Energy di University of Manchester). Diskusi ini dimoderatori oleh Ahmad Rizky M Umar, Ketua Divisi Kajian LSC yang juga mahasiswa University of Sheffield.

Abad Asia

Menurut Zulfikar, dewasa ini Asia menjadi semakin penting dalam pentas global. Setelah krisis ekonomi global tahun 2008, mulai terjadi pergeseran kekuatan ke Asia, terutama Cina. Hal ini juga membuat ASEAN semakin penting dengan kekuatan ekonomi dan sosialnya.

“Peta politik global sudah berubah. Di banyak negara, mulai muncul Looking East Policy yang membuat ASEAN semestinya juga menjadi semakin diperhitungkan”, papar Zulfikar yang juga aktif sebagai kolumnis di The Huffington Post.

Namun demikian, nyatanya, ASEAN masih harus menghadapi tantangan di dalam, terutama di sisi ekonomi dan politik. Salah satu tantangan itu adalah tingkat kemiskinan dan gap pembangunan yang juga tinggi, selain juga soal konflik keamanan kawasan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Zain. Menurutnya, walaupun ASEAN sudah cukup maju, mereka masih punya problem di Laut Cina Selatan. “Ada banyak klaim teritorial yang dilakukan oleh banyak negara, yang membuat ASEAN cukup rentan konflik di kawasan. Masalahnya, tidak semua sepakat dengan pendekatan yang ada”, terang dosen Hubungan Internasional UMY ini.

Selain itu, ASEAN sebagai institusi regional juga tidak punya mekanisme yang disepakati semua negara untuk menyelesaikan konflik. “Akhirnya, pendekatannya jadi parsial, semua kepentingan tidak bertemu”, jelas Zain.

Di sisi ekonomi, hal ini juga terlihat. Di negara-negara Asia Tenggara, perdagangan bebas adalah isu utama yang harus dihadapi ketika MEA dilaksanakan. Namun, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan, terutama oleh Indonesia, siap menghadapi hal ini. “Kadang antara perindustrian dan perdagangan tidak nyambung, punya pendekatan sendiri-sendiri”, papar Wisnu Ananda.

Hal ini terlihat dari lambannya persiapan menghadapi MEA. “Baru di tahun 2009-2010, Indonesia membicarakan hal ini. Padahal, Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah disahkan sejak tahun 2003”, tambah Wisnu.

Jika dibandingkan dengan negara lain, tentu saja Indonesia agak ketinggalan. “Beberapa waktu yang lalu, saya sempat pergi ke Thailand. Mereka bahkan sudah mengembangkan produk UMKM unggulan untuk skala nasional yang terakreditasi. Sehingga, sistem pemasarannya jelas. Padahal Thailand sempat beberapa kali ganti pemerntahan”, kata Wisnu yang juga penerima beasiswa LPDP ini.

Lemahnya Kesiapan Indonesia

Peserta diskusi juga mengafirmasi ketidakjelasan pendekatan dalam menghadapi MEA ini. “Sebagai contoh, Indonesia tidak punya kebijakan yang jelas untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya”, kata Najamudin, peserta diskusi dari Leeds. Adit, peserta diskusi dari Liverpool, juga menyoroti masalah keamanan regional, dengan tidak berfungsinya Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN.

Media Wahyudi Askar, Ketua PPI Inggris Raya, juga turut sumbang gagasan. Menurutnya, tantangan MEA bukan hanya kesiapan, tetapi juga hubungan dengan negara tetangga. “Sumber Daya Alam kita dikeruk namun hasilnya justru diputar di pasar saham Singapura. Indonesia mestinya bisa menggunakan arena MEA untuk menekan Singapura, agar mau lebih bertanggung jawab untuk tidak memfasilitasi arus pencucian uang dari koruptor Indonesia”, jelasnya.

Beberapa peserta bahkan mempersoalkan posisi Indonesia di MEA. “Jika ternyata Indonesia tidak siap menghadapi MEA, mengapa tidak keluar atau menunda pengesahannya saja?” tanya seorang peserta diskusi.

Zulfikar menanggapi hal ini dengan sebuah optimisme. “Ada baiknya kita tidak menjadikan MEA sebagai finish line, tapi sebagai milestone (titik acuan) untuk menjadi kekuatan di tingkat global. Dengan sumber daya manusia Indonesia di masa depan, mestinya kita bisa berpikir lebih jauh”, jawab Zulfikar.

Ia menambahkan, potensi ini sebetulnya terlihat dari banyaknya mahasiswa Indonesia di UK. “Dengan adanya beasiswa yang diberikan pemerintah, kita semestinya bisa memberikan kontribusi keilmuan di masa depan”, papar Zulfikar optimis.

Diskusi ini diharapkan bisa menambah gagasan baru Indonesia dalam menghadapi permasalahan-permasalahan global yang ada. Terlebih, Indonesia diprediksi oleh banyak pihak sebagai salah satu kekuatan besar (emerging forces) di masa depan. Realisasi dari hal ini akan bertumpu pada sumber daya manusia di UK.

“Saya yakin, semua mahasiswa di UK adalah intelektual. Tapi tidak semua mahasiswa itu punya fungsi intelektual bagi Indonesia. Inilah tantangan kita untuk menghadapi MEA”, kata Ahmad Rizky MU, Ketua Divisi Kajian LSC, menutup diskusi.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *