Riset dan Inovasi Teknologi di Indonesia Perlu Dukungan kebijakan

Riset dan Teknologi sering disebut sebagai parameter kemajuan. Belakangan, sering dilontarkan istilah Triple Helix yang memperkenalkan sinergi antara akademisi (kampus), bisnis (industri), dan pemerintah (pembuat kebijakan) untuk mengakselerasi munculnya inovasi dan kebijakan publik. Namun demikian, belum ada kejelasan pola mana yang dipakai oleh pemerintah Indonesia sejauh ini.

Para mahasiswa Indonesia di Inggris yang tergabung dalam Lingkar Studi Cendekia (LSC) United Kingdom, bekerjasama dengan Indonesian Society (Indosoc)Sheffield mendiskusikan masalah tersebut pada diskusi putaran ketujuh beberapa waktu yang lalu. Diskusi ini digelar di gedung Students’ Union, University of Sheffield, pada Sabtu (7/11).

Diskusi tersebut menghadirkan dua pembicara, Bening Tirta Muhammad (Mahasiswa MSc Polymer di University of Manchester) dan Adipandang Yudono (Kandidat PhD Urban Planning di University of Sheffield). Hadir pula sebagai penanggap, Dr Irfan Madani (Pengajar Cranfield University asal Indonesia).

Sesi pertama dibuka oleh presentasi Bening Tirta Muhammad, mahasiswa Master University of Manchester, yang bicara tentang pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa. Bening memantik diskusi dengan menyoal bagaimana hubungan antara sains, teknologi, dan kebijakan publik dalam konteks dunia saat ini

Mengutip kajian Sulfikar Amir (2012), Bening melihat bahwa ada perbedaan persepsi tentang pertumbuhan antara  kalangan teknolog (BJ Habibie dan BPPT) dengan  kalangan ekonom pada tahun 1980an. “Kalangan teknolog berpendapat bahwa investasi besar dan return yang baru bisa dipetik setelah beberapa tahun. Sementara itu, kekayaan sumber daya alam dan upah buruh yang rendah memang dapat memberikan return yang cepat namun menumbuhkan ketergantungan pada jangka panjang ”, kata Bening menambahkan .

Pemerintah memang punya Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) yang diharapkan jadi agen akselerator inovasi.  Selain itu, ada beberapa set kebijakan yang dipersiapkan untuk memfasilitasi riset-riset berteknologi tinggi. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan tersebut dikembangkan saat ini?

Hal ini juga disampaikan oleh Dr. Irfan Madani. “Dulu megaproject yang digagas oleh Habibie terbukti menyerap banyak tenaga kerja sehingga menggerakkan roda perekonomian negara dalam banyak hal. Misalnya, pemakaian sumber daya alam lokal, produksi dan manufaktur, serta transportasi barang dan orang”, kata ahli Aerospace Engineering tersebut.

Pemerintah memang punya Badan Penelitian dan Pengkajian Teknologi (BPPT) yang diharapkan jadi agen akselerator inovasi.  Selain itu, ada beberapa set kebijakan yang dipersiapkan untuk memfasilitasi riset-riset berteknologi tinggi. Pertanyaannya, sejauh mana kebijakan tersebut dikembangkan saat ini?

Menurut Bening, riset dan inovasi sejatinya bukan sesuatu yang instan. Wajar saja muncul skeptisme dengan berita pendirian 100 Teknopark oleh Kemenristekdikti. “Dana risetnya dari mana? Riset, dalam hal ini untuk inovasi teknologi, sejatinya butuh dana yang besar. Selain itu yang tidak kalah penting adalah pendanaan untuk membeli instrumen yang dibutuhkan para peneliti untuk pengukuran. Nah, 100 teknopark itu mau diisi dengan apa?” tanya Bening yang juga alumnus Nanyang Technological University ini.

Bening menjelaskan aktivitas Innovate UK, lembaga inovasi pemerintah Inggris, yang bekerja intensif untuk menghubungkan perusahaan-perusahaan dengan akademisi kampus. “Sejauh ini Innovate UK telah mengumpulkan dan “menyalurkan” lebih dari 1,5 miliar poundsterling (31 triliun rupiah) investasi untuk inovasi, menyerap 35000 pekerja, serta menambahkan nilai setara 150 triliun rupiah untuk ekonomi Inggris sejak didirikan tahun 2007”.

Pada akhirnya, komponen utama dalam riset teknologi dan inovasi adalah manusianya. “Jangan sampai bangunan yang kita impikan runtuh karena satu pilarnya rapuh. Juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana setiap mahasiswa, peneliti, dan akademisi bisa menyelaraskan passion-nya dengan kebutuhan pendirian bangunan tersebut”, tutup Bening.

Sesi kedua diisi oleh kandidat doktor University of Sheffield, Adipandang Yudono, yang berbagi tentang One Map Policy. Adipandang membuka diskusi dengan mimpi kebijakan satu peta (One Map Policy) yang ditargetkan pemerintahan Jokowi terwujud di 2016.

Kebijakan satu peta, menurut Adipandang, adalah sesuatu yang achievable jika pemerintah benar-benar bisa memanfaatkan teknologi yang sudah ada. “Penggunaan teknologi ini terkait dengan fenomena open data yang mulai marak dewasa ini dimana data dikumpulkan dari user (masyarakat). Data-data inilah yang disebut disebut big data”, kata Adipandang.

Dalam tataran yang lebih kompleks, misalnya untuk acuan kebijakan, teknologi geospasial punya peranan vital. “Teknologi geospasial sangat membantu pemetaan kebakaran hutan, peta penerbangan, peta ekspor-impor perikanan, dan sebagainya. Banyak kasus, seperti dalam kasus letusan Gunung Rinjani, data geospasial membantu PT AirNav memberikan opsi pengalihan rute penerbangan. Belakangan data ini juga dikembangkan untuk membantu produktivitas nelayan”, kata dosen Universitas Brawijaya ini.

Masalah kemudian terlihat saat Adipandang mencoba mengulas bagaimana pemerintah belum punya standar yang solid untuk pengembangan rencana tata ruang wilayah (RTRW). “Kita bisa lihat banyak bangunan baru yang mendapatkan izin dari pemerintah kota padahal menurut RTRW tidak seharusnya. Ini menampilkan rumitnya pengelolaan kebijakan teknologi kita”, tambah Adipandang.

Hal yang bisa dilakukan dalam skala nasional, menurut Adipandang, adalah mewujudkan Data Spasial Skala Besar dalam 5 tahun mendatang. “Badan Informasi Geospasial sedang menginisias hal ini. Langkah pertama yang diambil adalah membentuk Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Hal ini perlu dinantikan agar Indonesia bisa punya infrastruktur data yang kuat”, kata Adipandang yang sedang menempuh studi tahun ketiganya di Sheffield.

Diskusi ini diapresiasi oleh banyak peserta yang hadir dari Leeds, Manchester, dan Sheffield. Ahmad Rizky M Umar, Ketua Divisi Kajian LSC, menyatakan bahwa kebijakan publik saat ini perlu didukung oleh penguasaan teknologi yang mumpuni.

“Sebaliknya, keinginan berinovasi di bidang teknologi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang tepat. Mahasiswa Indonesia di UK, dari berbagai disiplin, perlu juga memikirkan hal ini ke depan”, kata Umar.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *